Fraksi Gerindra: APBD Harus Sampai Ke Lorong Rakyat

Suaranet.com, Kota Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menyorot Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Tingkat I yang digelar di Aula DPRD, Senin (6/10/2025). Menurut Gerindra, APBD bukan sekadar angka, tetapi cermin arah keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Supriadi Lameo, menyampaikan bahwa pandangan fraksinya dilandasi semangat kritis, objektif, dan konstruktif demi mewujudkan Kota Gorontalo yang berdaya, berdaulat, dan berkeadilan.

“APBD bukan soal belanja dan pendapatan semata, tapi tentang keadilan alokasi dan keberanian mengambil keputusan yang mensejahterakan,” tegas Supriadi.

Fraksi Gerindra mencatat target pendapatan daerah 2026 sebesar Rp1,139 triliun, hanya naik 1,98% dari tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang naik 22%, namun belum ditopang oleh sistem pajak dan retribusi yang modern dan akurat.

“Kami dorong percepatan digitalisasi pajak daerah dan audit potensi PAD. BUMD yang tidak produktif harus dievaluasi total agar tak terus jadi beban anggaran,” ujarnya.

Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga menjadi catatan penting. Pemerintah daerah diminta fokus mengembangkan kemandirian fiskal berbasis potensi lokal.

Mengangkat tema pembangunan “Penguatan SDM dan Infrastruktur Penunjang Kota Jasa yang Religius”, Fraksi Gerindra mendorong agar belanja publik benar-benar dirasakan rakyat.

“APBD harus hadir dalam bentuk program nyata. Jangan hanya habis untuk rutinitas. Pendidikan dan kesehatan wajib transparan. Kami ingin laporan alokasi dan realisasi secara terbuka,” kata Supriadi.

Fraksi Gerindra juga menekankan bahwa penyerapan anggaran tak cukup, tapi harus menunjukkan hasil kerja yang terukur, dengan sistem monitoring berbasis outcome, bukan hanya laporan kegiatan.

Terkait pembiayaan, Gerindra mencatat tidak ada penerimaan pembiayaan 2026, namun pengeluaran mencapai Rp44,27 miliar. Fraksi meminta estimasi SiLPA disusun dengan realistis dan berbasis audit.

“Setiap rupiah pembiayaan harus transparan dan berdampak jelas,” ucap Supriadi.

Enam program prioritas pemerintah disambut baik, mulai dari pembinaan mental, peningkatan SDM, pengelolaan banjir dan sampah, hingga tata kelola pemerintahan.

Namun Gerindra menekankan agar program tersebut tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi memiliki indikator keberhasilan yang konkret. Setiap OPD juga diwajibkan menyampaikan capaian tahun sebelumnya sebelum mengusulkan anggaran baru.

Sebagai penutup, Fraksi Gerindra menegaskan sikap tegas terhadap anggaran:

“Kami dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, tapi akan menolak keras pemborosan dan penyalahgunaan anggaran,” tegas Supriadi.

Dengan semangat perjuangan Partai Gerindra, ia menitipkan pesan, “Jangan biarkan APBD hanya jadi angka di meja rapat. Jadikan ia napas pembangunan yang mengalir sampai ke lorong-lorong rakyat kecil.” pungkasnya.