Perkuat Data Kemiskinan, BKAD Botupingge Gelar Bimtek SIKS-NG

Suaranet.com, Tondano — Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial terus dilakukan. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi SIKS-NG yang dirangkaikan dengan studi tiru di Desa Tonsea Lama, Tondano, Sulawesi Utara.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh para kepala desa, kepala dusun, serta operator dari tujuh desa di Kecamatan Botupingge.

Ketua BKAD Kecamatan Botupingge, Ahmad Ibrahim menjelaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan.

“Pembangunan nasional membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar berbagai program kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Ahmad menegaskan, saat ini pemerintah tengah mendorong penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen penting menuju kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga desa/kelurahan dalam penyaluran program perlindungan sosial.

Untuk mendukung implementasi DTSEN, Kementerian Sosial RI telah menghadirkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).

“Aplikasi ini menjadi platform digital bagi aparatur pemerintah di daerah dan desa untuk melakukan pengelolaan data kemiskinan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data secara nasional,” jelas Ahmad.

Meski begitu, ia mengakui masih banyak tantangan di lapangan, seperti: pemahaman aparatur desa yang masih terbatas dalam penggunaan aplikasi, kendala teknis dalam input dan pemutakhiran data, belum sinkronnya data musyawarah desa dengan sistem daring, serta minimnya koordinasi antara desa, pendamping sosial, dan operator kabupaten/kota.

Karena itu, Bimtek seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola data secara mandiri dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, seluruh aparatur desa mampu memahami prosedur penggunaan SIKS-NG dengan benar, serta aktif memperkuat integrasi data sosial ekonomi di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, sinergi antara pemerintah desa, Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial RI diharapkan makin kuat dalam mewujudkan satu data kesejahteraan sosial melalui DTSEN.