Suaranet.com, Kota Gorontalo – Kisruh antara restoran Me Gacoan dan para buruh serta pemasok material bangunan memasuki babak baru. DPRD Kota Gorontalo dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (20/6) untuk membahas persoalan ini.
RDP akan melibatkan komisi II DPRD Kota Gorontalo, serta sejumlah instansi teknis dari Pemerintah Kota, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, dan bagian Hukum.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menegaskan bahwa RDP ini digelar sebagai upaya mencari solusi konkret atas persoalan yang merugikan banyak pihak.
“Kami ingin mengidentifikasi masalah, mendengar semua pihak, dan mengambil keputusan yang adil serta berdasarkan fakta,” ungkap Irwan.
Diketahui, hingga kini Me Gacoan belum melunasi pembayaran upah buruh dan material bangunan yang dipasok sejumlah toko rekanan. Nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak Me Gacoan berdalih bahwa tanggung jawab pembayaran ada di tangan kontraktor pelaksana, bukan manajemen mereka langsung.
Namun, Pemkot Gorontalo menilai hal itu sebagai bentuk wanprestasi. Imbasnya, restoran Me Gacoan disegel oleh Satpol PP. Pemerintah menegaskan bahwa operasional Me Gacoan hanya akan dibuka kembali setelah kewajiban terhadap para buruh dan pemasok material diselesaikan.
Menariknya, Pemkot juga mendorong pihak Me Gacoan untuk melaporkan kontraktor pelaksana ke pihak kepolisian guna menjamin kepastian hukum. Sayangnya, langkah ini tidak kunjung diambil tanpa alasan yang jelas dari pihak restoran.
DPRD Kota Gorontalo berharap konflik dapat segera diselesaikan, dan keadilan bagi para buruh serta pengusaha lokal yang dirugikan bisa terwujud.
![Example 728x250](https://suaranet.com/wp-content/uploads/2025/01/PAJAK-HOTEL-SUARANET.png" "Example 970x250")
