KPK–Pemda Gorontalo Gelar Rakor PBJ 2025

Suaranet.com, Kab. Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi serta Tinjauan Lapangan Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2025, Selasa (11/11/2025) di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo yang dibuka Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.

Agenda rapat didahului dengan paparan tentang kondisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Gorontalo, termasuk status penyelesaian proyek strategis daerah tahun berjalan.

Di waktu yang sama, bertempat di Ruang Sekda juga dilakukan pemaparan hasil pemantauan dan evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 serta tindak lanjut Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen Pemkab Gorontalo untuk memperkuat empat aspek utama dalam pencegahan korupsi, yakni integritas dan profesionalisme aparatur, transparansi pengelolaan keuangan daerah, kolaborasi antara Inspektorat, OPD, dan pemangku kepentingan, serta percepatan tindak lanjut hasil reviu dan rekomendasi dari KPK.

Pemerintah menilai upaya pencegahan korupsi perlu menjadi gerakan bersama, tidak hanya bertumpu pada KPK, tetapi juga lahir dari kesadaran seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat.

Usai rapat KPK RI bersama Inspektorat Kabupaten Gorontalo meninjau sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025 yang progres pengerjaannya masih di bawah 50 persen.

Proyek-proyek tersebut akan mendapatkan pengawalan intensif guna memastikan penyelesaian tepat waktu serta sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sofyan Puhi menekankan pentingnya percepatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia mengungkap masih terdapat ratusan dokumen dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang belum diunggah ke sistem MCP.

“Kondisi ini perlu evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala dan menyiapkan langkah percepatan di lapangan. Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat memperbaiki tata administrasi, pelaporan aset, serta kelengkapan dokumen pendukung program sesuai ketentuan,” tandas Sofyan.